JUAL PROPERTI TANPA AJB, EMANG BISA?

  Mengalihkan kepemilikan property, dalam hal ini adalah rumah milik andre, pada dasarnya dapat dilakukan, meskipun hanya memiliki ppjb dan surat keterangan lunas, dengan cara mengalihkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli “PPJB” antara Andre  dengan pihak pengembang (developer) terkait properti tersebut.    Pengalihan PPJB dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian antara Andre (selaku pembeli lama) dengan […]
Continue Reading

SUDAH 7 TAHUN KERJA, BELUM JUGA JADI KARYAWAN TETAP

  Yang sering disebut dengan karyawan (buruh/pekerja) kontrak pada umumnya adalah buruh/pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). PKWT diatur antara lain dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UUK”) yang berbunyi sebagai berikut:   (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan […]
Continue Reading

RUMAH YANG DISEWA, DIJUAL TIBA-TIBA SAMA PEMILIK RUMAH

  Berdasarkan Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), perjanjian sewa tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa. Ini berarti bahwa sewa menyewa tersebut tetap berlangsung dan rena sebagai ahli waris berhak untuk tetap tinggal di rumah tersebut hingga masa sewanya berakhir.   Mengenai penjualan rumah yang sedang disewakan kepada orang lain, penjualan […]
Continue Reading

SEPAKAT SECARA LISAN, APAKAH BISA DIBUKTIKAN DI PENGADILAN?

  Dalam hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement(“HIR”). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari:   Bukti tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.   Namun ada juga ketentuan Pasal 1320 […]
Continue Reading

DIMARAHIN ATASAN SAMPE MELECEHKAN DAN MENGANCAM, HARUS GIMANA?

  menurut UU Ketenagakerjaan:  –   Pasal 1 angka 3:    “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”   –   Pasal 1 angka 4:   “ Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain “   Selanjutnya […]
Continue Reading

PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI 3 BULAN SEBELUM RESIGN

  Pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Dalam Pasal 162 ayat (3) UUK  mengatur tentang syarat bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri adalah:  mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; tidak terikat dalam ikatan dinas; dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.    Dalam waktu paling lambat […]
Continue Reading

BELI TANAH TAPI UKURAN DI PERJANJIAN TIDAK SESUAI DENGAN DI LAPANGAN

  Perbedaan luas tanah berdasarkan sertifikat, surat ukur, dan perjanjian dengan luas fisik tanah, makahal utama yang dapat diperiksa adalah buku tanah yang tersimpan di kantor pertanahan setempat, yang memuat data fisik dan data yuridis atas tanah. Namun, jika di dalam buku tanah tersebut ditemukan bahwa luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam buku tanah sesuai […]
Continue Reading

MINJEM DUIT KE BANK PAKE JAMINAN SERTIPIKAT TANAH MILIK ORANG TUA

  Sertifikat tanah yang sudah terdaftar pada dasarnya dijaminkan dengan hak tanggungan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”):   “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada […]
Continue Reading

BELI MAKANAN YANG UDAH KADALUARSA

  Pasal 1 angka 4  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) menyebutkan bahwa, setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.    Tentang kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang […]
Continue Reading

ISTRI SEHARUSNYA DAPAT BERAPA PERSEN DARI GAJI SUAMI?

  Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.    Di dalam Pasal 30 UUP yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, disebutkan bahwa “…Suami istri memikul kewajiban yang […]
Continue Reading