Category: Uncategorized

  Peraturan Perundang-undangan adalah : Peraturan tertulis, yang memuat norma hukum, Mengikat secara umum, Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.   Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; […]

  Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah: Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing […]

  Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.   Namun Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.   Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri   Undang-Undang No. 1 Tahun […]

  Dear, Valued Clients, In celebration of New Year 2018, RIS & Associates will be closed on Tuesday, 02 January 2018. Will back to normal operations on Wednesday, 03 January 2018.   Wish you all a Happy Holiday and Happy New Year 2018!

  Kabar gembira, kabar gembira. Sekarang teman-teman kantoran boleh menikah dengan teman sekantornya.   Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017, teman-teman kantoran tidak perlu takut lagi untuk menikahi teman sekantor.   Karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” […]

  Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.   […]

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan; Mereka yang menyuruh melakukan; dan Mereka yang turut serta melakukan perbuatan; 
   Dengan kualifikasi sebagai berikut : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu; Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan; Sengaja menganjurkan orang lain supaya […]

Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga; Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling […]

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia disebutkan bahwa dalam Pasal 9, kategori dan kompensasinya adalah: Keterlambatan kategori 1 (30-60 menit), kompensasi berupa minuman ringan; Keterlambatan kategori 2 (61-120 menit), kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (snack box); Keterlambatan kategori 3 […]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)   Penjelasan Umum III (angka 1):   Dasar-Dasar Untuk Mengadakan Kesatuan Dan Kesederhanaan Hukum. Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan yang dimuat dalam Bab II.   (1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan […]