Category: Uncategorized

  Setiap orang perorangan atau badan yang memiliki penghasilan dibebani atas pajak, yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan. Berikut penjelasan mengenai Pajak Penghasilan.   Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 1 UU 7/1983 yang menyatakan bahwa:     Pasal 1 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.    Maksud dan pengertian mengenai Subjek […]

  Kepada nasabah selaku konsumen jasa perbankan yang dirugikan dari jasa mobile banking yang disediakan Bank, bank wajib mengganti rugi. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak akan berlaku apabila nasabah menderita kerugian yang dikarenakan oleh tindakan/kelalaian nasabah yang sebelumnya telah diperingatkan/diedukasi oleh Bank.    Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank […]

  Perbuatan ini dapat digolongkan ke dalam perbuatan ingkar janji atas kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), mengenai ingkar janji (atau biasa disebut dalam “Wanprestasi”), Pasal 1234 KUHPer, menyatakan bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”   Terhadap perbuatan Wanprestasi perlu dilakukan upaya […]

  Penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian kerjasama dengan pihak asing, berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menyatakan bahwa:   (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau […]

  Penerimaan calon karyawan dengan jalur ODP (Office Development Programme) atau MT (Management Trainee) adalah suatu program perekrutan calon karyawan dalam suatu perusahaan di mana calon karyawan wajib menjalani pendidikan dan pelatihan sebelum menempati posisi tertentu yang biaya nya ditanggung oleh perusahaan(Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”).  Penempatan posisi/jabatan seorang karyawan nantinya ditentukan […]

  Berdasarkan pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, penentuan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan:   Actor Sequitur Forum Rei(gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat); Actor Sequitur Forum Reidengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat); Actor Sequitur Forum ReiTanpa […]

  Ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian penuntutan dan penahanan tanpa alasan atau karena kekeliruan ada pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:   “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”   Tersangka […]

  Dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) dijelaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.    Mengenai uang ganti rugi karena mengundurkan diri bagi karyawan kontrak yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu […]

  Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana disebutkan pada: –   Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan   “ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : kesempatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama“   Jadi apabila pekerja mengalami perlakukan […]

  PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, juga Hak dan Kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. PT juga memiliki pertanggungjawaban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan.    Nama atau Merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (“Ditjen HKI”) atas […]