Blog

Jembatan Kaca The Geong Mas yang berada di Banyumas pecah dan mengakibatkan korban jiwa. Salsh satu bagian jembatan pecah ketika 4 orang wanita sedang berfoto-foto di atasnya, 2 orang berpegangan pada rangka jembatan sedangkan 2 lainnya jatuh yang menyebabkan salah satunya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan tim Laboratorium Forensik Polda Jateng dan ahli serta beberapa saksi termasuk pengelola wisata. Jembatan kaca berbentuk letter T dengan tinggi dan panjang setiap sisinya 15 m serta menggunakan kaca jenis Tempered Glass yang memiliki ketebalan 12 mm itu ditutup.

Berdasarkan hasil forensik yang dipaparkan oleh Kapolresta Banyumas Kombes Edy Suranta Sitepu, terdapat sambungan las besi pada penyangga jembatan kaca yang tidak simetris sehingga menyebabkan getaran. Busa yang digunakan untuk meredam getaran sudah mengeras akibat karat dan debu sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Diketahui bahwa pemilik sekaligus pengelola mendesain sendiri Jembatan Kaca The Geong Mas, namun ia tidak memiliki sertifikasi layak fungsi. Bahkan wisata tersebut tidak memiliki izin dan belum melakukan sertifikasi ulang CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environtment Sustainability), serta tidak terdapat SOP yang terlihat untuk keamanan pengunjung. Pemilik sekaligus pengelola ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa:

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

• Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
• Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500

Menurut kalian apakah peraturan yang ditetapkan sudah sesuai dengan situasi yang terjadi? Apakah terdapat peraturan lain yang dapat digunakan?

Y

Pihak rektorat Universitas Islam Bandung telah mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penggelapan dan/atau penipuan yang dilakukan oleh mahasiswa nya yaitu seorang wanita berinisial JZF dan pasangan nya A, peristiwa ini bermula saat terdapat salah satu korban yang merasa curiga terhadap ketidakpastian investasi yang dikelola oleh JZF dan A yang mana setelahnya korban tersebut mengumpulkan korban lainnya lalu mendatangi rumah terduga pelaku, akan tetapi hasilnya nihil yang mana para terduga tidak dapat memberikan kepastian terkait pengembalian uang investasi tersebut yang ditotalkan sekitar Rp. 1.900.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dari sekitar 120 orang. Merujuk kepada permasalah tersebut apa sih kira-kira pasal-pasal yang sesuai bagi pelaku tersebut?

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 372:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 378:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan pasal-pasal yang dijabarkan menurut kalian mana sih hukuman yang paling cocok diberikan kepada pelaku tersebut?

Seorang selebgram dan model asal Semarang ditangkap oleh petugas Bandara Ngurah Rai Bali karena membuang jasad bayi di area parkir drop zone II Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Hal ini diketahui Ketika seorang petugas bandara menemukan sebuah bungkusan plastik dengan darah segar di area drop zone 2 Terminal Keberangkatan Domestik I Gusti Ngurah Rai Bali. Plastik tersebut segera dibawa ke penampungan sementara sebelah barat Gedung Wisti Sabha lama dan Ketika dibuka berisi mayat bayi laki-laki dengan tali pusar dan ari-ari yang masih lengkap. Petugas segera mengecek CCTV, pelaku terlihat datang dengan mobil sigra yang ternyata merupakan taksi online.

Menurut keterangan, pelaku merasakan sakit perut sejak pukul 03.00 WITA hingga sekitar pukul 08.00 WITA ketika pelaku sedang berada di toilet ia baru menyadari telah melahirkan seorang bayi. Pada saat itu pelaku sedang menginap dengan pacarnya yang berkebangsaan Singapura di daerah Legian dan sang pacar tidak mengetahui kehamilannya. Ketika mengetahui bahwa ia melahirkan seorang bayi laki-laki, ia langsung menyiramnya beberapa kali agar suara tangisan bayi itu tidak terdengar oleh kekasihnya yang sedang tidur, ia juga sempat berusaha memasukkan bayi ke dalam kloset. Pelaku lalu membersihkan darah yang ada di toilet lalu memasukkan bayinya yang sudah meninggal ke dalam plastik. Setelah membuang bayinya, ia langsung pulang ke Semarang menggunakan pesawat.

Berdasarkan berita yang beredar, pelaku mengaku bahwa ia hamil sebelum berpacaran dengan pacarnya yang sekarang dan ia juga berhubungan dengan beberapa pria sehingga tidak mengetahui siapa ayah dari sang anak. Pelaku ditangkap oleh Kepolisian Resor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah. Pelaku dikenakan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 9 tahun.

Menurut Pasal 342 KUHP :

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut kalian apakah peraturan ini sudah sesuai dengan keadaan yang lain? Atau terdapat peraturan lain yang sesuai?

Y

Sekretaris daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta 2024, ingin bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi pajak yaitu pajak layanan pada online shop dan ojek online. Rasyidi Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, menganggap bahwa adanya potensi besar pendapatan daerah apabila transportasi online dikenakan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Objek pajak orang pribadi memiliki batas umur yaitu minimal 18 tahun.

Berikut ini yang tidak akan dimintai pajak yaitu bantuan atau sumbangan; harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; warisan; harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit); pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi; dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri; iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun; bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia; sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dalam pemungutan pajak, terdapat pengelompokkan yaitu pengelolaan pajak pada pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Direktorat Jendral Pajak mengelola Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi Bangunan (PBB) tertentu, Pajak Karbon. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut kalian Pajak Online Shop dan Pajak Ojek Online termasuk kelompok yang mana??

Y

Sebuah video viral di media sosial, adanya balapan liar di daerah Ponorogo. Terlihat di video banyak yang melakukan balap liar sambil memainkan gas. Karena banyaknya yang mengikuti balapan hingga jalan terlihat padat, salah satunya jatuh dari motor. Ketika ia sedang berusaha bangun, seorang warga langsung menendang motornya diikuti warga yang lainnya yang membuat ia langsung pergi menjauh dari motornya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tiap jalan baik antarkota, Kawasan pemukiman, Kawasan perkotaan, maupun jalan bebas hambatan memiliki batas kecapatan paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada jalan bebas hambatan, batas maksimal dalam kodisi arus bebas yaitu 60 Km/Jam. Pengemudi kendaraan bermotor juga dilarang melakukan balapan dengan kendaraan lain. Pada Pasal 297 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”

Dalam KUHP Pasal 406 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Pasal 503 ayat (1) KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp. 225; barang siapa yang membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu

Pada beberapa pasal di atas dijelaskan bahwa siapapun dilarang membawa kendaraan dengan kecepatan di atas standar yang telah ditentukan dan melakukan balapan liar pada jalan-jalan umum. Serta, dilarang untuk membuat keributan di malam hari yang membuat orang terganggu. Sedangkan, dalam pasal yang lainnya dijelaskan bahwa dilarang merusak barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menurut kalian siapakah yang bersalah?

Y

Pemilu adalah pemilihan umum seorang kepala daerah maupun Negara. Pemilu merupakan suatu hal yang penting, karena Masyarakat harus menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah atau negara dalam 5 tahun ke depan. Sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, seluruh masyarakat yang telah terdaftar pada pemilu sebagai pemilih diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya. Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan golput atau golongan putih yaitu tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu ataupun mengajak orang untuk melakukan golput.

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 515 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Dalam Pasal 523 disebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan peraturan tersebut, siapapun tidak diperbolehkan memberikan suatu janji, uang atau materi lainnya kepada orang lain untuk melakukan golput, memilih calon lain, dsn menggunakan hak pilihnya dengan cara lain pada saat pemilu dilaksanakan. Jika ada yang melakukan hal-hal tersebut dapat dipidana maksimal 3 tahun atau dikenakan denda maksimal Rp. 36 juta. Dari peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan pada saat pemilu sedang berlangsung.

Lalu bagaimana jika hal itu dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan? Apakah akan mendapatkan hukuman? Menurut pendapat kalian bagaimana nih??

Y