Blog

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)

Penjelasan Umum III (angka 1):

Dasar-Dasar Untuk Mengadakan Kesatuan Dan Kesederhanaan Hukum.

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di dalam ketentuan yang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pasal 5 :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Penjelasan Pasal 5 :

Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Penjelasan Pasal 16 :

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna- bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam peraturan perundang-undangan, penegasan tentang berlakunya asas pemisahan horisontal, selain dari apa yang telah diamanatkan dalam UUPA, dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (“UU Bangunan”).

Pasal 35 ayat (2) :

pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

Dengan mengacu pada hukum adat, maka hukum tanah di Indonesia mengacu juga pada asas-asas hukum adat. Salah satunya ialah asas pemisahan horizontal tanah (atau dalam bahasa Belanda disebut “horizontale scheiding”). Asas ini menekankan bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Oleh karena itu, hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Oleh karena itu, perbuatan hukum mengenai tanah, tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (“UU Perkawinan”)

HARTA BERSAMA :

Pasal 35 ayat (1) :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Pasal 36 ayat (1) :

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

HARTA BAWAAN :

Pasal 35 ayat (2):

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (2):

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

LARANGAN :

Pelaku usaha dalam menawarkan jasa kepada konsumen dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku seperti menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

SANKSI :

Pelaku usaha yang menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Note :

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buat temen-temen yang doyan belanja, perlu diketahui bahwa sebagai konsumen, kalian dilindungi loh oleh undang-undang perlindungan konsumen. Yuk dilihat hak-hak kalian sebagai konsumen.

LARANGAN :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku seperti menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

SANKSI :

Pelaku usaha yang menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Note :

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Dasar Hukum :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pasal 89 ayat (1) :
Upah minimum terdiri atas:

• Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
• Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 185 ayat (1) :
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Untuk teman-teman pengusaha, sebelum mempekerjakan karyawan dibawah umur, make sure dulu ya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Here’s a little reminder.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
kecuali:

• Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
• Melakukan pekerjaan ringan; dan
• Tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,dan sosial.

Syarat mempekerjakan anak:

• Izin tertulis dari orang tua atau wali;
• Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
• Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
• Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
• Keselamatan dan kesehatan kerja;
• Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
• Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang
bekerja pada usaha keluarganya.
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
Pekerjaan yang DILARANG dilakukan oleh pekerja anak:

• Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
• Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
  pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
• Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
  produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
  lainnya; dan/atau;
• Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
  Hukuman bagi orang yang mempekerjakan anak melakukan pekerjaan yang
  DILARANG:
  Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
  dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sumber Hukum :
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hey guys! Akhir-akhir ini banyak banget perbincangan mengenai berita palsu atau hoax.

Pengguna social media kita yang sebagian besar adalah anak muda, dengan mudahnya ikut-ikutan menyebarkan, tanpa menyadari dampak buruknya.

Sebenernya bagaimana sih berita palsu/hoax di mata hukum? Deksa dan Fari, kasih gambaran sedikit ya.

Kita harus bijak dalam menggunakan social media, menyebarkan berita palsu/hoax sudah pasti tidak boleh.

Disamping dilarang oleh peraturan perundang-undangan, secara akal sehat sehat saja sudah jelas akan menimbulkan kesalahpahaman dan lebih parah lagi, dapat menimbulkan percekcokan antar orang atau kelompok masyarakat.

Buat kamu semua yang mau bikin usaha/bisnis, Deksa dan Fari punya tips
buka usaha dengan cara yang mudah. Pertama, pikirin dulu nih kalian mau
usaha apa dan badan usaha apa yang mau kalian bikin, ada macem2, badan
usahaperorangan, persekutuan perdata, dan juga perseroan atau PT.
Selanjutnya supaya sama-sama enak, kalian bikin perjanjian kerjasama,
supaya jelas dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Bikin perjanjian tuh simple banget, yang utamanya harus ada identitas para
pihak, jenis usaha yang mau kalian jalanin, modal usahanya gimana, tanggung
jawab dan beban kerja masing-masing, jangka waktu kerjasama, pembagian
keuntungan, dan terakhir, cara dan wadah kalau terjadi permasalahan antara
kalian sebagai para pihak.

Terakhir, kalau perjanjian kerjasama kalian menggunakan
perusahaan/perseroan/PT, kalian harus pastikan ya legalitas/keabsahan,
alamat/domisili, izin, dan orang-orang yang ada didalam perusahaan tersebut,
ini supaya kalian terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum yang tidak
diinginkan.

Good Luck ya guys!

Hey guys, kenalin, nama saya Deksa dan partner saya Fari.

Mulai sekarang ini, setiap minggunya salah satu dari kita akan sharing tentang pendapat-pendapat hukum terkait permasalahan hukum yang sedang terjadi ditengah masyarakat atau kiat-kiat menghindari permasalahan hukum.

Selain itu kami juga menyediakan jasa konsultasi gratis buat semuanya yang bingung dalam menghadapi atau mau mencegah terjadinya permasalahan hukum. Siapa aja yang mau, bisa langsung hubungin ke info@ris.legal atau direct message di IG atau Facebook kita ya.

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengesampingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”)?

Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (red. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menytakan :

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (red. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Kalimat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini pada kedua ketentuan di atas bermakna bahwa:

Jika KUHAP dan/atau UU 31/1999 dan/atau UU 30/2002 sama-sama mengatur suatu hal, NAMUN ditemukan PERBEDAAN pengaturan, MAKA yang yang digunakan oleh KPK UU 31/1999 dan/atau UU 30/2002.

Contoh:

Pasal 109 KUHAP:

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pedapat Hukum:

Ketentuan di atas, memberikan hak kepada Penyidik untuk melakukan pemberhentian Penyidikan.

Pasal 40 UU 30/2002:

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pendapat Hukum:

Ketentuan di atas, TIDAK MEMPERKENANKAN Peyidik KPK untuk melakukan Pemberhentian Penyidikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPK (cq Penyidik KPK) TIDAK DIPERKENANKAN melakukan pemberhentian penyidikan, ARTINYA KPK TUNDUK KEPADA UU 30/2002. Dengan demikian, KPK dalam menjalankan tugas dan/atau kewenangannya dapat mengesampingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”), SEPANJANG ditentukan lain oleh UU 31/1999 dan/atau UU 30/2002.

Apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi HANYA MENGATUR HUKUM MATERIIL saja?

Ketentuan-ketentuan di dalam UU 30/2002, juga mengatur HUKUM FORMIL, hal mana dapat dibuktikan dari salah satu BAB dan Pasal sebagai berikut:

BAB VI : PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Pasal 44 ayat (1) UU 30/2002 menyatakan :

Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hukum formil merupakan aturan-aturan untuk menegakan hukum materiil. Untuk mempermudah memahami mengapa Pasal 44 ayat (1) UU 30/2002 di atas dinyatakan sebagai hukum formil, mari kita bandingkan dengan Pasal 108 ayat (1) KUHAP (Hukum Formil dari Kitab Undang-Undang Pidana “KUHP”) yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah jelas bahwa UU 30/2002 JUGA MENGATUR HUKUM FORMIL.

KESIMPULAN:

Bahwa dalam menegakan Hukum Materiilnya (UU 31/1999 dan Perubahaannya) maka KPK terikat dengan Hukum Formil seperti:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”;
• Ketentuan-ketentuan hukum formil yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan/atau
• Ketentuan-ketentuan hukum formil yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun KPK dalam menjalankan tugas dan/atau kewenangannya dapat mengesampingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP”), SEPANJANG ditentukan lain oleh UU 31/1999 dan/atau UU 30/2002 dan/atau UU 31/1999 dan perubahannya.