Blog

Dibuat Oleh : Deka Saputra Saragih, S.H.

Setelah dilakukan kajian secara normatif empiris pragmatis dan yudikatif, hahaha adanya kajian seperti itu.Hahaha, nggak ada yaa.

Baiklah,

Perjanjian Lisan/tidak tertulis biasanya digunakan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dan diselesaikan pada saat itu juga, tidak memerlukan waktu hingga berhari-hari berminggu-minggu, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya untuk menyelesaikan prestasi masing-masing pihak.

Misal, si A mau mencukur jenggotnya ke kang cukur/barber shop kemudian jenggot si A dicukur oleh kang cukur (prestasi kang cukur/hak si A) dan 15 menit kemudian, ketika jenggot selesai dicukur sesuai keinginan si A, kemudian si membayar jasa cukur tersebut kepada kang cukur (prestasi si A/hak dari kang cukur), pertanyaannya, apakah terhadap perbuatan si kang cukur yang mencukur jenggot si A dan terhadap perbuatan si A membayar jasa kang cukur perlu dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis (akta)? bayangkan kalau itu benar-benar terjadi.

Kemudian,

Perjanjian tertulis, biasanya diterapkan apabila pelaksanaan presetasi-prestasi atau perbuatan-perbuatan hukum para pihak, membutuhkan waktu tertentu.

Misal, si B mau pinjam uang si C (jadinya hutang) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), dan akan dikembalikan oleh si B dengan cara mencicil selama 1 tahunb, ENNNNAAHH, disinilah Perjanjian tertulis berperan. Terhadap hutang-piutang tersebut, oleh si B dan C dituangkan ke dalam sebuah akta (boleh akta di bawah tangan, atau akta otentik) bebas, kalau sih terserah si B dan si C.

Kalau terserah, boleh nggak, nggak.! gw belom selesai ngomong, oke-oke.! hahaha, boleh nggak terhadap hutang piutang tersebut tidak dituangkan ke dalam akta? ya boleh-boleh saja.

Tapi ingat, jika si B nanti ingkar janji/wanprestasi, si C susah nagihnya loh, karena tidak ada bukti suratnya.

Dibuat Oleh : Deka Saputra Saragih, S.H.

Setelah dilakukan  kajian yang biasa-biasa saja, ternyata antara kontrak dan perjanjian, hubungannya langgeng-langgeng saja.

Kontrak dan Perjanjian, sama-sama sebuah/suatu kesepakatan antara 2 (dua) subyek hukum atau lebih yang selanjutnya dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Lalu dimana letak perbedaannya? naaahhh ada bedanya sikik lah:

KONTRAK biasaya dituangkan ke dalam sebuah akta di bawah tangan ataupun akta otentik.

PERJANJIAN, menurut KUH Perdata dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. Perjanjian lisan atau tidak tertulis;

2. Perjanjian tertulis.

Artinya perjanjian, tidak selalu dituangkan ke dalam sebuah akta.

Misal, MAU BELI BAKSO, kan repot kalau ke notaris dulu, agar perjanjian jual-beli baksonya dituangkan ke dalam akta.

Kalau MAU BELI BAKSO, tinggal pesan aja, “mas/bang/mbak Baksonya 1 (satu) porsi ya, makan disini, klo makan ditengah jalan ketabrak”, selesai maaaam bakco, bayar dulu ya, kemudian pulang.

Dibuat oleh : Renatus Reno Gulo, S.H.

Bagaimana pengaturan mengenai hak sewa atas tanah yang telah didirikan bangunan diatasnya oleh penyewa, jika pada pertengahan waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa tersebut dibatalkan secara sepihak oleh si pemberi sewa ?

Ulasan:

Sewa menyewa atas tanah pada masa sekarang sudah merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan keperluan bisnis ataupun kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan pengembangan /penggunaan tanah untuk tujuan lebih besar dan pastinya disertai kesepakatan yang memberi keuntungan bagi para pihak yang memperjanjikan.

Bagi anda yang mempunyai sebidang tanah dan berencana untuk menyewakan ataupun mempunyai pemikiran untuk menyewa tanah milik orang lain, penting bagi anda untuk memahami aspek sewa menyewa atas tanah.

Bagi anda yang saat ini sedang membaca aritikel ini, tentunya anda sudah mempunyai perencanaan seperti hal tersebut diatas bukan ?

Seperti para konsultan pada umumnya, maka penulis akan menyampaikan dengan sederhana setiap aspek dalam perjanjian sewa-menyewa, agar mudah dipahami tentunya.

1. Pertama, memahami terlebih dulu tentang Perjanjian;Perjanjian adalah merupakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri  terhadap satu orang lain atau lebih. (Psl 1313 KUHPer). Perjanjian sewa-menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis.

   Perlu untuk diingat, bahwa sebelum anda melakukan ataupun meyatakan sepakat atas suatu yang diperjanjiakan, maka cobalah untuk menelusuri terlebih dulu segala aspek yang diperjanjikan termasuk adanya tidaknya dokumen tanah yang dapat dipertanggungjawabkan.

   Karena setiap perjanjian bukan hanya membahas mengenai hak dan kewajiban antara anda dengan orang lain ataupun keuntungan semata saja. Oleh karenanya boleh kami sarankan anda untuk menghubungi orang yang paham atau khatam dalam membedah perihalnya sebuah perjanjian.

2. Kedua, memahami tentang sewa-menyewa;Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. (Psl 1548 KUHPer)

   Karenanya anda harus paham akan obyek yang akan anda sewa atau sewakan, jika yang disewakan adalah tanah maka hal tersebut masuk kategori sewa-menyewa atas benda tetap, maka perlu dijabarkan lebih lanjut bahwa hak sewa yang dimaksud adalah hak sewa atas tanah milik orang lain yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanah sejumlah uang sebagai sewa. (Psl 44 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960)

3. Ketiga, jangka waktu berakhirnya sewa-menyewa;Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu. (Psl 1570 KUHPer). Sedangkan jika perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis (secara lisan) maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. (Psl 1571 KUHPer).

   Dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah untuk mendirikan bangunan tersebut dibuat secara tertulis dan jangka waktu berakhir belum genap, tetapi pihak yang menyewakan menghentikan sewanya, maka penyewa dapat menolak/ mengajukan keberatan kecuali diperjanjikan lain, karena pihak yang menyewakan telah ingkar janji/ tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan tertulis dalam isi perjanjian. Sekalipun perjanjian sewa-menyewa atas tanah dilakukan sebatas lisan saja, maka segala sesuatunya yang berkitan dengan penghentian hubungan sewa-menyewa haruslah mengindahkan kebiasaan setempat, atau melakukan perundingan ulang untuk mencapai musyawarah mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak.

   Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan harus dapat dilakukan/dilaksanakan dengan itikad baik (Psl 138 KUHPer). Sehingga sejalan dengan kewajiban si pemberi sewa yaitu memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsung sewa. Begitu juga sebaliknya, si penyewa wajib memenuhi kewajiban pembayaran sejak perjanjian sewa menyewa atas tanah terkait mencapai kata sepakat.

Jika anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut, anda dapat menghubungi atau bertemu langsung dengan Associate kami melalui kontak/E-mail yang tertera pada website.

Terima kasih.

Salam,

RIS & Associates

Indonesia adalah negara hukum dimana semua kedudukan masyarakat bersifat sama di hadapan hukum sehingga jika sudah menyangkut dengan hukum maka tidak berlaku lagi jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Karena begitu banyak masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan hukum dari seorang Lawyer terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena merupakan ibu kota negara Indonesia dan pusat segala macam hal maka dari itu permasalahan hukum yang bisa terjadi di Jakarta pun berbagai macam. Oleh karena itulah ada banyak Law Firm di Jakarta yang mulai bermunculan dengan para Lawyer terbaik yang akan siap membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang sudah sampai ke ranah hukum.

Lawyer yang berpengalaman tidak hanya akan mengatasi masalah sesuai dengan aturan-aturan berlaku saja namun juga harus pandai dalam hal mediasi sehingga jikalau permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin serta mencapai kesepakatan maka bisa dikatakan bahwa Law Firm yang Anda pilih memang berkualitas karena memiliki Lawyer yang begitu profesional. Penyelesaian permasalahan yang cepat dan hemat waktu serta biaya tentunya akan mengundang kepuasan dari klien Law Firm tersebut. Selain itu karena berhubungan dengan klien maka tentunya pelayanan dari Law Firm itu perlu diperhatikan. Bagaimana bisa kita mengetahui tentang terpercayanya atau tidak suatu Law Firm? Berikut cara tepat dalam memilihnya:

Izin Praktek Law Firm

Dalam memilih seorang Lawyer dari sebuah Law Firm maka pastikan terlebih dulu bahwa Law Firm itu memiliki izin praktek yang resmi sehingga Anda tidak akan tertipu, karena ada juga instansi yang mengaku sebagai Law Firm terpercaya namun ternyata hanyalah seorang makelar perkara atau pun hanyalah seorang pengacara gadungan yang tidak benar. Masalah hukum bukanlah masalah yang main-main jika Anda sampai mengajak seorang Lawyer yang merupakan Lawyer gadungan maka jangan harap masalah Anda akan selesai, karena justru Anda bisa mendapatkan tambahan masalah yang dibuat oleh pengacara gadungan itu sehingga perkara Anda menjadi semakin rumit.

Jejak Rekam Bersih

Anda juga perlu memastikan agar Law Firm yang Anda gunakan dalam menjalankan profesinya selama ini memiliki catatan yang bersih dalam bidang hukum, tidak pernah terlibat masalah apapun dalam menangani masalah kliennya. Jika Anda mengetahui bahwa Law Firm itu termasuk bersih dari berbagai masalah maka Anda bisa mengandalkan Lawyer yang ada di dalam Law Firm tersebut untuk membantu Anda dalam menangani perkara yang sedang Anda hadapi. Sedikit sulit untuk dapat menang dalam suatau perkara tanpa pengacara jika Anda memang tidak paham tentang hukum, dengan adanya Law Firm maka Anda akan bisa menangani masalah sesuai dengan prosedur hukumnya.

Berdedikasi Tinggi Dalam Profesinya

Masalah dedikasi seorang Lawyer itu tidak bisa diukur dari pertama kali Anda bertemu dengannya. Karena bertemu pertama kali tentulah Law Firm akan berusaha menarik hati Anda dengan bersikap sebaik mungkin. Dedikasi ini biasanya baru bisa terlihat pada saat Lawyer tersebut bekerja. Di saat itu Anda bisa melihat apakah usahanya dalam menyelesaikan masalah Anda benar-benar sungguh-sungguh dan ia berusaha sekuat tenaga atau tidak. Anda juga harus memperhatikan bagaimana cara Law Firm itu memperlakukan Anda dari awal sehingga Anda akan tahu masalah kualitas dan dedikasinya. Dengan Law Firm maka masalah Anda cepat selesai tanpa membuang banyak waktu dan biaya.

Law firm atau kantor hukum merupakan sebuah badan yang berdiri untuk kemudian menyediakan layanan jasa di bidang hukum, seperti diantaranya advokat dan pengacara. Orang-orang dengan gelar SH atau sarjana hukum pun bisa mendirikan law firm, yang terpenting adalah law firm yang di bangun di sahkan atau memiliki ijin terhadap negara. Law firm ini dapat didirikan perseorangan maupun kelompok advokat.  Walaupun sama-sama menyediakan jasa hukun namun terdapat perbedaan antara pengacara dan advokat. Perbedaan tersebut terletak pada cakupan wilayah dan juga siapa pihak yang melegalkannya. Untuk pengacara yang kini lebih disebut dengan penasihat hukum, mereka dilegalkan atau mendapat legalitas sebagai pengacara oleh pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat provinsi saja. Cakupan wilayah kerjanya pun hanya terbatas di wilayah legalitas atau hanya mencakup provinsi saja. Berbeda dengan advokat yang dilegalkan oleh kementerian di bidang kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yang tentu saja memiliki cakupan wilayah kerja lebih luas dibandingkan pengacara. Misalnya saja advokat dari law firm jakarta, nah mereka bisa pula membantu menangani kasus hukum di daerah lain yang masih menjadi bagian dari Indonesia. Para advokat dapat bekerja di seluruh wilayah di Indonesia atau mencakup satu negara.

Kasus yang Ditangani Law Firm

law firm ini dapat menangani berbagai macam kasus dan urusan kita di bidang hukum, seperti contohnya untuk menangani kasus pidana, perdata, pidana Tata Usaha Negara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, law firm juga bisa menjadi penasihat hukum kita agar kita bisa selalu mengkonsultasikan berbagai macam hal yang menyangkut hukum.

Persoalan hukum tidak melulu harus berupa kasus. Ada banyak urusan-urusan lain yang perlu bimbingan penasihat hukum dari law firm yang kita pakai untuk mengambil keputusan besar yang berkaitan dengan hukum. Hukum tidak bisa main-main, walaupun keputusan yang kita ambil kita rasa benar namun kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi dan dampak buruk seperti apa yang bisa menimpa kita untuk itulah kita sangat memerlukan jasa law firm sebagai penasihat hukum kita.

Litigation & Non Litigation

Biasanya suatu law firm tertentu telah mendeklarasikan law firm nya khusus menangani bidang hukum apa atau layanan jasa hukum tertentu. Dan biasanya, setiap bidang sudah ada law firm yang terkenal menangani masalah tersebut. Untuk law firm itu sendiri pun dapat dibedakan pula menuru kategorinya yaitu law firm litigation dan non litigation law firm.

Untuk litigation law firm mereka khusus menyediakan jasa hukum di bidang masalah perhakiman atau pengadilan. Ligitation law firm ini dapat berada di pihak penggugat maupun penggugat. Yang pasti litigation law firm akan membantu klien semaksimal mungkin memenangkan perkara yang sedang di alaminya di muka pengadilan. Berbeda dengan non litigation law firm yang menyediakan jasa layanan hukum di luar pengadilan. Biasanya penyelesaian permasalahan yang berada di lingkup non litigasi ini disebut penyelesaian sengketa alternatif. Negara pun melegalkan adanya penyelesaian sengketa dengan jalur alternatif ini karena diharapkan dalam suatu sengketa atau kasus tersebut bisa diselesaikan dengan jalur damai. Pihak non-litigation law firm bisa berperan sebagai pihak penengah atau wasit dan bisa pula membantu salah satu pihak. Penyelesaian sengketa alternatif ini melalui jalur-jalur di luar lingkup pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, nasihat para ahli, dan juga negosiasi agar nantinya dapat ditemukan suatu titik konsiliasi atau titik perdamaian dengan pihak ketiga yang membantu membuat kedua belah pihak berdamai dan mengambil kesepakatan tertentu. Itulah sedikit gambaran mengenai ruang lingkup law firm.