Riphat Senikentara & Associates
October 12, 2020
Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana. Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) menyebutkan bahwa alasan […]
Riphat Senikentara & Associates
October 1, 2020
Riphat Senikentara & Associates
September 28, 2020
Secara garis besar akta dibagi menjadi 2 Macam : Akta otentik; dan Akta di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Contoh : Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta […]
Riphat Senikentara & Associates
September 28, 2020
Bagaimana cara membatalkan sebuah perjanjian.? PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal […]
Riphat Senikentara & Associates
September 27, 2020
Riphat Senikentara & Associates
September 27, 2020
Syarat sahnya suatu perjanjian secara hukum diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu : Kesepakatan Para Pihak yang saling mengikatkan dirinya; Kecakapan Para Pihak yang membuat perikaatan; [ Para Pihak harus berusian minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, misal : gila atau […]
Riphat Senikentara & Associates
September 27, 2020
Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia.
Riphat Senikentara & Associates
September 26, 2020
Riphat Senikentara & Associates
September 26, 2020
Yuk liat Hak-hak buruh yang di PHK dan cara menghitung haknya? Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ada 2 Jenis PHK: PHK Sukarela adalah Pemutusan hubungan kerja tanpa paksaan maupun tekanan PHK tidak sukarela adalah karena […]
Riphat Senikentara & Associates
September 26, 2020
Yuk liat Hak-hak buruh yang di PHK dan cara menghitung haknya? Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ada 2 Jenis PHK: PHK Sukarela adalah Pemutusan hubungan kerja tanpa paksaan maupun tekanan PHK tidak sukarela adalah karena adanya […]