KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 


Adapun kewenangan RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris, antara lain :

• Mengubah anggaran dasar Perseroan;
• Menambah modal dasar Perseroan;
• Mengurangai modal Peseroan;
• Mengalihkan kekayaan Perseroan;
• Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
• Memberikan persetujuan rencana kerja tahunan, yang disusun oleh Direksi dan terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris;
• Memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Direksi dan terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris;
• Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
• Menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan;
• Menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
• Menyetujui dan memutuskan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan;
• Menyetujui dan memutuskan pembubaran Perseroan;
• Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;
• Mengangkat anggota Direksi;
• Menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
• Mengangkat anggota Dewan Komisaris;
• Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.