APAKAH KEPOLISIAN DIBOLEHKAN MENJADI PENAGIH UTANG? ATAU MELINDUNGI ORANG YANG PUNYA UTANG?

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. melakukan kegiatan politik praktis;
3. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
5. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
6. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
7. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
8. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
9. menjadi perantara/makelar perkara;
10. menelantarkan keluarga.

Upaya Perlawanan yang dapat dilakukan terhadap oknum Kepolisian yang menjadi penagih utang atau melindungi orang yang punya utang :

• membuat laporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) POLRI.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia